DPR VS POLRI, DPR Minta Polri Di Audit Uang SIM Dengan Transparan

NetOnline ~ JAKARTA – Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali memanas. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada pengelolaan dana pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM). DPR secara resmi mendesak agar dilakukan audit menyeluruh dan transparan terhadap aliran dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor tersebut.

Desakan Transparansi Anggaran

Kritik ini mencuat dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI baru-baru ini. Sejumlah anggota legislatif mempertanyakan sinkronisasi antara jumlah pemohon SIM yang terus meningkat dengan laporan pendapatan yang masuk ke kas negara.

DPR menilai, selama ini mekanisme pengelolaan uang SIM dianggap masih menjadi "kotak hitam" yang sulit diakses publik secara detail.

"Kami meminta audit independen. Rakyat berhak tahu ke mana perginya setiap rupiah dari biaya pembuatan SIM tersebut. Apakah benar-benar masuk 100% ke kas negara sebagai PNBP, atau ada pos-pos lain yang tidak teridentifikasi?" ujar salah satu pimpinan Komisi III dalam rapat tersebut.

Poin-Poin Utama yang Disoroti DPR:

• Biaya Tambahan: Adanya keluhan masyarakat mengenai biaya "sampingan" seperti tes psikologi dan kesehatan yang vendornya seringkali dianggap tidak kompetitif.

• Digitalisasi SIM: DPR mempertanyakan efektivitas anggaran pengembangan aplikasi SIM Online yang dinilai belum sepenuhnya menghilangkan praktik pungli di lapangan.

• Alokasi Dana: Kejelasan mengenai berapa persentase dana SIM yang dikembalikan untuk peningkatan layanan infrastruktur jalan dan keselamatan berkendara.

Respon Polri

Menanggapi tekanan tersebut, pihak Mabes Polri menyatakan bahwa seluruh biaya SIM telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020. Polri menegaskan bahwa sistem pembayaran saat ini sudah diarahkan melalui jalur perbankan (cashless) untuk meminimalisir penyimpangan.

Meski demikian, Polri menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif jika lembaga pemeriksa negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ingin melakukan pendalaman lebih lanjut demi menjaga akuntabilitas institusi.

---

Analisis Pengamat

Pengamat kebijakan publik menilai langkah DPR ini sebagai bentuk fungsi pengawasan yang tepat. Namun, publik juga berharap agar isu ini tidak sekadar menjadi komoditas politik, melainkan berujung pada perbaikan layanan yang lebih murah dan efisien bagi masyarakat luas. (Red)