Apa Pendapat Kalian Jika Bupati Dipilih oleh DPRD?

NetOnline ~ Wacana pengembalian mekanisme pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menghangat di ruang publik. Gagasan ini memicu perdebatan sengit: apakah ini langkah mundur demokrasi, ataukah solusi cerdas untuk menekan biaya politik yang kian mencekik?

1. Sisi Efisiensi: Memangkas "Ongkos" Politik

Salah satu argumen terkuat di balik wacana ini adalah efisiensi anggaran. Pilkada langsung membutuhkan dana triliunan rupiah dari APBN dan APBD. Belum lagi beban finansial bagi calon kandidat yang seringkali berujung pada praktik korupsi pasca-menjabat demi "balik modal".

Jika Bupati dipilih oleh DPRD, prosesnya jauh lebih murah, cepat, dan dianggap dapat meminimalisir konflik horizontal (bentrokan antar pendukung) yang sering terjadi di akar rumput.

2. Sisi Demokrasi: Kedaulatan Rakyat yang Terancam

Di sisi lain, banyak pihak menilai langkah ini sebagai pengkhianatan terhadap reformasi. Memilih pemimpin secara langsung adalah hak konstitusional warga negara. Jika hak ini dicabut, kedekatan emosional dan akuntabilitas Bupati kepada rakyatnya bisa memudar.

"Bupati yang dipilih oleh DPRD kemungkinan besar akan lebih sibuk menyenangkan partai politik daripada melayani kepentingan rakyat yang seharusnya ia pimpin."

3. Risiko "Politik Dagang Sapi"

Kekhawatiran terbesar adalah suburnya politik transaksional di balik pintu tertutup. Tanpa pengawasan publik secara langsung di bilik suara, pemilihan di tingkat DPRD rentan menjadi ajang "jual beli" suara antar elit partai. Rakyat hanya menjadi penonton dalam menentukan nasib daerahnya sendiri selama lima tahun ke depan.

---

Perbandingan Sederhana

Aspek	Pemilihan Langsung	Pemilihan oleh DPRD
Biaya Penyelenggaraan	Sangat Tinggi	Rendah/Efisien
Kedaulatan	Di tangan rakyat sepenuhnya	Diwakilkan kepada legislatif
Risiko Konflik	Tinggi (Horizontal/Masyarakat)	Rendah
Risiko Korupsi	"Money Politics" ke masyarakat	"Money Politics" ke elit partai

Kesimpulan

Memilih Bupati melalui DPRD mungkin menyelesaikan masalah biaya, namun berisiko menciptakan jarak antara pemimpin dan rakyatnya. Demokrasi memang mahal, tetapi partisipasi publik adalah nyawa dari sebuah negara hukum.

Jika tujuan utamanya adalah menekan korupsi, maka yang perlu diperbaiki adalah sistem pengawasan dan pendanaan partai politik, bukan dengan memangkas hak suara rakyat.

---

Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda lebih setuju mempertahankan kedaulatan di tangan rakyat, atau beralih ke sistem perwakilan demi efisiensi negara?